Siapkah Kaltim Terima Rencana Pemerintah Hapuskan Tambang?

               Sektor pertambangan masih menjadi sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Kaltim merupakan salah satu penyumbang ekomomi terbesar untuk Indonesia dengan mengandalkan sektor pertambangan. Terbukti dengan adanya fakta yang menyatakan bahwa Indonesia sempat menyentuh pertumbuhan ekonomi 7% hingga 9% sebab adanya campur tangan Kalimantan Timur. Namun mirisnya, kebanyakan dari hasil tambang yang ada di Kalimantan Timur dialokasikan untuk kegiatan ekspor. Akibatnya, Kaltim hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari sektor tambang yang dimilikinya. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya fakta yang menyatakan bahwa angka kemisikinan di Kaltim masih saja terus meningkat dari tahun ke tahun.

                Pemerintah Indonesia kemudian sadar, Kaltim tak bisa selamanya mengandalkan sektor tambang sebagai sektor utama yang memicu tumbuhnya perekonomian mereka. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk menghapuskan tambang dan menggantinya dengan berbagai sektor lain, seperti sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, dsb. Sebagian masyarakat menyatakan satu kubu dengan pemerintah. Namun nyatanya, rencana ini tak dapat diterima oleh sebagian masyarakat lainnya dengan berbagai macam pernyataan yang juga disertai dengan fakta-fakta.

                Pertambangan di Kaltim memang besar perannya dalam pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran dan terus menerus akan menimbulkan banyak dampak negatif kedepannya. Dampak negatif yang dapat kita rasakan secara langsung, yaitu polusi udara yang diakibatkan oleh industri-industri pertambangan.

                Selain itu, tambang merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Jika, SDA tak terbarukan ini dikeruk dan diambil terus-menerus, maka lama-kelamaan ia akan habis. Hal ini tidak hanya akan merugikan dari segi ekonomi, namun akan merugikan kesejahteraan masyarakat Kaltim juga. Sebab, jika tambang habis, maka perusahaan listrik di Kaltim akan kekurangan pasokan bahan bakar. Tidak hanya itu, kendaraan-kendaraan juga akan kesulitan mendapatkan “makanan” mereka jika minyak bumi habis dan tak dapat dikeruk lagi.

                Tingginya angka kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan juga menjadi salah satu alasan beberapa masyarakat tolak adanya pengerukan tambang di Kaltim. Oleh karena itu, sebagian masyarakat berpendapat, lebih baik sektor tambang ini diganti dengan sektor lain yang memiliki angka kerugian lebih kecil. Kalimantan Timur itu sendiri pada kenyatannya, memiliki keadaan alam yang cukup baik dan dapat dijadikan sebagai sektor pariwisata.

                Namun nyatanya, tempat-tempat yang dapat dijadikan sebagai sektor pariwisata Kaltim masih banyak memerlukan pembenahan. Tentu saja, pembenahan ini membutuhkan dana yang cukup besar. Lalu, dana ini akan didapatkan dari mana? Sementara, tambang saja sudah ditiadakan. Padahal, sektor pertambangan Kaltim dapat mencapai 50% dari keseluruhan komponen pendapatan daerah, seperti yang dikatakan oleh Rusmadi, Sekretaris Provinsi Kaltim pada tahun 2018. Hasil tambang yang cukup besar ini tidak bisa diabaikan, karena jika dana ini hilang ketika sektor tambang ditiadakan, maka Kaltim akan mengalami kerugian yang tak kalah besar, khususnya pada bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.

                Dengan tidak adanya tambang, tidak akan ada lagi yang dapat diekspor oleh Kaltim. Dengan begitu, hilang pulalah setengah dana dari keseluruhan pendapatan daerah. Akibatnya, perekonomian Kaltim bisa terjun bebas dan mengakibatkan Provinsi Kaltim akan tertinggal semakin jauh. Selain itu, angka pengangguran akan semakin meningkat, sebab banyaknya karyawan atau buruh dari perusahaan tambang yang pada akhirnya akan diPHK. Usaha kecil-kecilan yang dilakukan masyarakat sekitar, seperti usaha sewa tongkang/ponton, bus karyawan, penjualan mobil double cabin, serta usaha rumah kontrakan juga terpaksa ditutup karena tak ada lagi yang membutuhkannya. Semakin banyaknya pengangguran juga akan meningkatkan angka kemiskinan di Kaltim. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya Kaltim jika sektor pertambangan akan benar-benar ditiadakan.

                Selain itu, jika dilihat dari angka kecelakaan kerja dan kerusakan alam, tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada sektor pertambangan. Sebab, kecelakaan kerja tidak hanya terjadi di sektor pertambangan. Bahkan, sektor pariwisata pun tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Kerusakan alam pun begitu, pertambangan bukan satu-satunya penyebab terjadinya kerusakan alam. Banyak faktor yang menyebabkan kerusakan alam terjadi, termasuk polusi udara. Di era globalisasi saat ini, kerusakan alam dan polusi tidak dapat dihentikan dengan hanya melakukan langkah peniadaan perusahaan tambang. Perlu adanya langkah lain jika memang benar-benar ingin memperkecil angka kerusakan alam dan polusi yang terjadi di Indonesia.

                Dengan berbagai argumen tersebut, diharapkan pemerintah dapat lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah langkah dan memikirkan segala rencananya dengan baik serta mempertimbangkan berbagai macam dampak negatif yang akan terjadi. Pertambangan jika dilihat dari pencemaran lingkungan dan kesehatannya memang dapat menimbulkan banyak dampak negatif yang tak bisa dibantahkan lagi. Namun, nyatanya negeri ini masih sangat membutuhkan sektor pertambangan dalam bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ananda Nur Maharinda
X Mipa 4